CiputatCiputat TimurDpendaKecamatanKota TangerangNasionalPamulangPolitikPondok ArenSerpongSerpong UtarasetuSosialTangerang Selatan

Menanti Perda Santunan Kematian

Tugas berat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin hari semakin parah. Hari ini, data BPS menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi telah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan. Hal itu yang ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Gini Indonesia.

Peningkatan itu terjadi mulai tahun 2008 dengan nilai indeks 0,38 menjadi 0,41 pada tahun 2015; dan 0,40 pada tahun 2016. Dan Provinsi Banten adalah provinsi yang masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang parah, dengan nilai rata-rata Indeks Gini mencapai 0,40.

Upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dapat ditempuh dengan berbagai strategi dan kebijakan. Salah satu strategi dan kebijakan tersebut adalah dengan menyediakan akses pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat miskin.

Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) Santunan Kematian bagi kelompok masyarakat miskin, tentu saja dapat dipahami bahwa Raperda ini adalah bagian dari strategi dan kebijakan tersebut. Dapat dipahami pula, Raperda ini akan menjadi regulasi penggenap atas regulasi-regulasi yang telah dimiliki sebelumnya di Kota Tangerang Selatan.

Tentu, regulasi yang dimaksud adalah regulasi-regulasi dalam rangka mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks regional Provinsi Banten, Perda ini tentu mendukung kebijakan provinsi dalam upaya mengatasi ketimpangan yang dihadapi. Atas pemahaman fundamental tersebut, dengan demikian, Raperda Santunan Kematian ini telah mendapat relevansi dan sekaligus urgensinya.

Namun demikian, bagi para eksekutor di lapangan, isu krusialnya adalah di seputar data jumlah orang miskin. Perlu diketahui, tolok ukur yang bangsa ini gunakan adalah tokok ukur BPS. Dalam hal ini BPS menggunakan tolok ukur kebutuhan dasar [basic need approach].

Definisi BPS tentang kemiskinan adalah “ketidakmampun dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran”. Dalam hal ini, BPS menyatakan bahwa pengeluaran tersebut ekivalen dengan uang senilai $ 2 [dua Dolar] per hari.

Hari ini, rancangan Perda itu memang masih dalam pembahasan di DPRD. Tetapi kita semua berharap, pembahasan itu menghasilkan regulasi yang nantinya bisa memberi kepastian pada kelompok masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan atas kematian keluarga yang mereka hadapi. Wallahualam.

Menanti perda Santunan kematian

Pitri Yandri
Tenaga Ahli Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan,
Mahasiswa Doktoral PWD IPB

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close